KLIKMX.COM, href='https://klikmx.com/tag/-.html' alt=' ' style='color:#0078b8;'> href='https://klikmx.com/tag/-.html' alt=' ' style='color:#0078b8;'> PEKANBARU– Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menginginkan anak kemenakan dapat kesempatan yang adil untuk bekerja di perusahaan migas di Riau.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Riau Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf mendesak perusahaan migas mengakomodasi aspirasi tersebut.

Hal itu diutarakannya mendukung langkah Gubernur Riau Abdul Wahid yang mendorong pelibatan tenaga kerja dan mitra lokal dalam tata kelola sektor minyak dan gas (migas) di Provinsi Riau. 

Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf, menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat kemandirian daerah. Ia menegaskan bahwa anak-anak daerah layak diberi kesempatan bekerja di perusahaan Migas, selama sesuai dengan prosedur dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

“Riau sangat terbuka, asalkan semua sesuai alur dan patut terhadap ketentuan yang ada. Kita tak ingin anak kemenakan kita duduk di posisi yang tidak layak, tapi kalau memenuhi syarat, mereka harus diberi ruang,” ujar Datuk Seri Marjohan, Senin (29/9/2025), dinukil dari laman resmi Pemprov Riau, MCR.

Lebih lanjut, Datuk Seri Marjohan mendorong perusahaan migas untuk tidak hanya mempekerjakan tenaga lokal, tetapi juga berinvestasi dalam pendidikan. Ia berharap perusahaan memberikan beasiswa kepada putra daerah hingga ke jenjang profesor di bidang perminyakan.

“Ini bukan hal yang mengada-ada. Dulu, saat Sultan Syarif Kasim II memberi izin kepada Belanda untuk mengelola minyak, mereka juga mendirikan sekolah bagi anak-anak tempatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kesempatan terpisah menekankan bahwa sektor migas harus berkontribusi lebih nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, keterlibatan SDM dan mitra lokal menjadi kunci terbentuknya ekosistem migas yang inklusif.

“Pertumbuhan ekonomi Riau jangan hanya dari hasil minyaknya, tapi dari seluruh proses pengelolaannya. Di situlah nilai tambah bisa diberikan ke masyarakat,” kata Wahid usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Pekanbaru.

Wahid juga meminta agar perusahaan migas yang beroperasi di Riau memiliki NPWP di daerah, sehingga pajak badan masuk ke kas pemerintah provinsi. Ia menegaskan perlunya kebijakan afirmatif agar tenaga kerja lokal lebih diutamakan dibandingkan tenaga kerja dari luar.

“Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal,” kata Wahid mengingatkan.

Ia turut memberi warning bahwa kekayaan alam, jika tidak dikelola secara adil, justru bisa memicu ketimpangan sosial.

“Sumber daya yang melimpah harus membawa berkah, bukan bencana. Jangan sampai ada disparitas yang memicu gejolak sosial,” ucap Wahid.

Wahid sendiri pada saat menghadiri Gebyar Kemudahan Perizinan Berusaha Tahun 2025 di Mall SKA Pekanbaru, Agustus lalu juga menyingguung soal tenaga kerja lokal. Ia menyebutkan Provinsi Riau menghasilkan tenaga kerja lokal rata-rata baru 40 persen. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin Bumi Lancang Kuning ini, ia berkomitmen mengembangkan tenaga lokal menjadi 60 persen.

“Minimal 60 persen dunia usaha yang berkembang di Riau ini dan menyerap tenaga kerjanya adalah tenaga kerja lokal 50 persen. Oleh karena itu, apa yang menjadi kendala dalam dunia usaha nanti kita bantu mulai dari pelatihan, pendidikan akan kita sesuaikan dengan dunia usaha,” sebutnya. ***